Hasyim Ungkap PDIP Kirim Surat ke KPU, Minta Harun Masiku Jadi Anggota DPR

Jakarta, 16 Mei 2025 — pttogel Politik Indonesia kembali panas setelah Hasyim, tokoh politik yang cukup vokal, mengungkap fakta mengejutkan mengenai langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menanggapi kasus Harun Masiku. Hasyim menyatakan bahwa PDIP telah mengirim surat resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), meminta agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

Siapa Harun Masiku?

Harun Masiku adalah sosok yang sudah lama menjadi perhatian publik karena keterlibatannya dalam kasus suap yang menyeretnya ke dalam pusaran hukum dan politik. Ia merupakan kader PDIP yang lolos ke parlemen dalam Pemilu 2024, namun belum pernah dilantik karena proses hukum yang sedang berjalan.

Surat dari PDIP ke KPU

Menurut Hasyim, surat yang dikirim PDIP ke KPU ini merupakan upaya partai untuk memastikan Harun Masiku dapat menempati kursinya di DPR, meski saat ini ia sedang menghadapi proses hukum. Langkah ini dianggap kontroversial dan menimbulkan berbagai reaksi dari publik dan kalangan politik.

Hasyim mengkritik keputusan PDIP ini karena dianggap mengabaikan prinsip transparansi dan integritas dalam lembaga legislatif. Ia juga mempertanyakan bagaimana seorang calon anggota DPR yang sedang bermasalah hukum bisa tetap diminta untuk duduk di parlemen.

Reaksi Publik dan Politik

Berita tentang surat PDIP ini langsung mengundang gelombang kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai tindakan partai tersebut bisa merusak citra DPR dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Namun, PDIP sendiri belum memberikan komentar resmi terkait kabar ini. Sementara itu, KPU menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Dampak Politik

Kasus ini semakin menyoroti dinamika politik di Indonesia, terutama terkait bagaimana partai politik menghadapi kader yang tersandung kasus hukum namun memiliki kursi di legislatif. Hal ini juga membuka diskusi tentang perlunya reformasi sistem seleksi dan pelantikan anggota DPR agar lebih transparan dan akuntabel.


Kesimpulan

Pengungkapan Hasyim mengenai surat PDIP ke KPU untuk mengusung Harun Masiku sebagai anggota DPR memicu perdebatan serius tentang etika politik dan integritas lembaga negara. Langkah selanjutnya dari KPU dan PDIP akan menjadi penentu bagaimana kasus ini berkembang ke depan.