By prediksiangkaraja@gmail.com 
Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono menyatakan keinginannya agar program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dapat digunakan hingga jenjang pendidikan S2 dan S3. Usulan tersebut dinilai sebagai langkah memperluas akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu di ibu kota.
Selama ini, KJMU dikenal sebagai bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa jenjang sarjana. Namun, menurut Pramono, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak berhenti di strata satu.
Perluasan Manfaat KJMU
Pramono menilai banyak mahasiswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi ke jenjang magister dan doktoral, tetapi terkendala biaya. Karena itu, ia mendorong agar KJMU bisa digunakan sampai S2 dan S3.
Menurutnya, investasi pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan jangka panjang. Dengan memperluas cakupan bantuan, peluang lahirnya tenaga profesional dan akademisi dari keluarga prasejahtera akan semakin terbuka.
Namun demikian, perluasan ini tetap memerlukan kajian anggaran dan regulasi.
Pertimbangan Anggaran dan Regulasi
Program bantuan pendidikan daerah bersumber dari anggaran pemerintah provinsi. Karena itu, setiap perluasan manfaat harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Selain aspek anggaran, perubahan juga harus mengacu pada aturan teknis yang berlaku. Mekanisme seleksi, kriteria penerima, hingga pengawasan penggunaan dana menjadi hal yang perlu diperjelas.
Pemerintah daerah disebut akan melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan final.
Dampak terhadap Akses Pendidikan
Jika KJMU dapat digunakan hingga S2 dan S3, dampaknya dinilai signifikan. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar menempuh pendidikan lanjutan tanpa tekanan biaya.
Langkah ini juga berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta. Pendidikan tinggi yang lebih merata diharapkan berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah.
Selain itu, kebijakan ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memperluas akses pendidikan.
Respons Masyarakat dan Akademisi
Sejumlah mahasiswa menyambut positif wacana tersebut. Mereka menilai biaya pendidikan pascasarjana sering kali menjadi hambatan utama.
Di sisi lain, akademisi mengingatkan pentingnya sistem seleksi yang objektif dan transparan. Bantuan pendidikan harus tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan.
Karena itu, pengawasan dan evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan.
Menuju Peningkatan Kualitas SDM
Keinginan Pramono agar KJMU bisa digunakan sampai jenjang S2 dan S3 mencerminkan fokus pada pembangunan manusia. Pendidikan tidak hanya soal angka partisipasi, tetapi juga kualitas lulusan.
Ke depan, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan skema yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, akses pendidikan tinggi dapat semakin inklusif.
Publik kini menanti hasil kajian dan keputusan resmi terkait perluasan program KJMU tersebut.